Usul Kenaikan Pangkat


 

Syarat-syarat Kenaikan Pangkat Pejabat Struktural :

  1. Fotocopy Karpeg yang dileglalisir
  2. Fotocopy SK Konversi NIP (bagi yang pengangkatan pertama menggunakan NIP lama)
  3. Fotocopy SK Pangkat terakhir yang dilegalisir
  4. Fotocopy SK CPNS yang dilegalisir
  5. Fotocopy SK PNS yang dilegalisir
  6. Fotocopy STTB /Ijasah terakhir yang dilegalisir
  7. Fotocopy Traskrip Nilai (jika peningkatan pendidikan)
  8. Fotocopy SK Jabatan Lama dan Jabatan Baru yang dilegalisir
  9. Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Jabatan Lama dan Jabatan Baru yang dilegalisir
  10. Fotocopy  tanda lulus ujian dinas Tk. II untuk kenaikan pangkat dari Penata Tk.I golongan ruang III/d menjadi Pembina golongan ruang IV/a (tidak berlaku bagi yang dikecualikan dari ujian dinas yaitu yang telah memperoleh ijasah S2 dan telah mengikuti Diklatpim Tk. III agar melampirkan Sertifikat Diklatpim Tk. III)
  11. DP3 tahun 2012 dan 2013, 1 rangkap Asli, 1 rangkap dilegalisir

 

Syarat-syarat Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional :

  1. Fotocopy Karpeg yang dilegalisir
  2. Fotocopy SK Konversi NIP (bagi yang pengangkatan pertama menggunakan NIP lama)
  3. PAK untuk Kenaikan Pangkat yang diusulkan, 1 rangkap Asli, 1 rangkap dilegalisir
  4. Fotocopy PAK lama
  5. Fotocopy SK Jabatan Fungsional yang dilegalisir
  6. Fotocopy SK Pangkat terakhir yang dilegalisir
  7. Fotocopy SK CPNS yang dilegalisir
  8. Fotocopy SK PNS yang dilegalisir
  9. Fotocopy STTB / Ijasah terakhir yang dilegalisir
  10. Fotocopy Traskrip Nilai (jika peningkatan pendidikan)
  11. DP3 tahun 2012 dan 2013, 1 rangkap Asli, 1 rangkap dilegalisir
  12. Fotocopy Berita Acara Sumpah PNS bagi kenaikan pangkat pertama yang dilegalisir
  13. SK Mutasi/Pindah (jika ada)
  14. SK penyesuaian masa kerja (jika ada)

 

Syarat-syarat Kenaikan Pangkat PNS Non Jabatan Struktural dan Fungsional :

  1. Fotocopy Karpeg yang dilegalisir
  2. Fotocopy SK Konversi NIP (bagi yang pengangkatan pertama menggunakan NIP lama)
  3. Fotocopy SK Pangkat terakhir yang dilegalisir
  4. Fotocopy SK CPNS yang dilegalisir
  5. Fotocopy SK PNS yang dilegalisir
  6. Fotocopy STTB / Ijasah terakhir yang dilegalisir
  7. Fotocopy Traskrip Nilai (jika peningkatan pendidikan)
  8. Fotocopy SK Ijin/Tugas Belajar yang dilegalisir (bagi yang penyesuaian ijasah)
  9. Bagi pegawai yang mengikuti Ujian Dinas atau Penyesuaian Ijasah, agar melampirkan fotocopy STLUD yang dilegalisir
  10. Uraian Tugas yang ditandatangani oleh pejabat eselon II (bagi yang penyesuaian ijasah)
  11. DP3 tahun 2012 dan 2013, 1 rangkap Asli, 1 rangkap dilegalisir
  12. Fotocopy Berita Acara Sumpah PNS bagi kenaikan pangkat pertama yang dilegalisir
  13. SK Mutasi/Pindah (jika ada)
  14. SK penyesuaian masa kerja (jika ada)

Berkas yang diserahkan sebanyak 2 (dua) rangkap, Untuk Golongan IV/a dan IV/b sebanyak 3 (tiga) rangkap dan untuk Golongan IV/c dan IV/d sebanyak 6 (enam) rangkap, semua berkas agar dilegalisir dan disusun berdasarkan urutan berkas yang terdapat pada point 1, 2 dan 3 diatas.

Usul Kenaikan Pangkat agar disampaikan kepada Bupati Landak c/q. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Landak secara kolektif melalui unit kerja masing-masing dengan Surat Pengantar dari Kepala unit kerja, untuk mendapatkan proses selanjutnya di Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.

Kenaikan Pangkat setingkat lebih tinggi dapat diusulkan sepanjang tidak melampaui Pangkat / Gol. Ruang atasan langsung (PP 12/2002).

Memperhatikan Peraturan Kepala BKN Nomor 18 Tahun 2010 tentang Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) On Line dan Surat Kepala BKN Nomor K26-30/V203-2057/99 tanggal 8 Juli 2011 perihal Implementasi SAPK, bahwa prosedur Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dari Instansi yang disampaikan ke BKN harus menggunakan layanan SAPK secara On Line, dan pada SAPK tempat lahir pada data pegawai adalah nama Kabupaten/Kota sehingga untuk memudahkan proses peremajaan data PNS yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya diminta agar pada usulan kenaikan pangkat juga disampaikan nama Kabupaten/Kota tempat kelahiran PNS.

Guna kelancaran pelaksanaan proses pengusulan pertimbangan teknis kenaikan pangkat menggunakan SAPK, DP3 dan PAK bagi tenaga fungsional agar dihitung dengan benar dan diharapkan agar berkas yang disampaikan benar-benar lengkap sesuai dengan syarat-syarat pada point 1 s.d 3 diatas